Kementerian Kependudukan &

Pembangunan Keluarga/BKKBN

Provinsi Sulawesi Tengah

2 anak lebih sehat

INformaSi digiTAL (INSTAL) seputar Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

di Provinsi Sulawesi Tengah

Geografi & Demografi Sulawesi Tengah

 

Informasi geografi & demografi provinsi sulawesi tengah

Program

 

Informasi Program pembangunan keluarga, kependudukan & keluarga berencana (bangga kencana) di provinsi sulawesi tengah

Inovasi Program

 

Upaya lebih membumikan program pembangunan keluarga, kependudukan & keluarga berencana (bangga kencana) di provinsi sulawesi tengah

Buletin Stunting Sulteng

Kabar Berita

Amankan Stok Alokon, Kadis KB Morut ke Kemendukbangga Sulteng

Kepala Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Tenny Calvenny Soriton, S.Sos., M.M., menerima kunjungan dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Alno Berniat, S.K.M., M.Kes, beserta jajarannya. Rabu (12/3/2025).

Kedatangan Alno di Kantor Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan koordinasi pelayanan Keluarga Berencana (KB) di wilayah prioritas terutama di Kabupaten Morowali Utara (Morut). Salah satu isu yang dibahas adalah adanya perbedaan antara fisik persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) yang ada di Fasilitas Kesehatan (Faskes) dengan saldo yang tercatat dalam aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

“Diperlukan analisis mendalam terkait pencatatan dan pelaporan pelayanan KB/penggunaan Alokon di faskes. Karena masih adanya ditemukan perbedaan pada fisik persediaan di faskes dengan saldo di SIGA,” ujar Alno.

Lebih lanjut, Alno berharap agar BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dapat lebih maksimal dalam memfasilitasi dan mengarahkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara rutin terhadap distribusi serta penggunaan Alokon di masing-masing wilayah.

“Kami berharap perwakilan diharapkan dapat lebih maksimal dalam mengarahkan PKB dan PLKB untuk melakukan monev rutin terkait distribusi dan penggunaan Alokon di wilayahnya masing-masing,” tambahnya. _Raya_