Persiapan Layanan KB Sambut Hari Buruh
Palu – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pelayanan KB Serentak di tempat kerja. Rapat ini dilaksanakan secara virtual pada Kamis (18/04), dan diikuti oleh perwakilan dari 4 kabupaten serta 4 perusahaan yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) mitra Kemendukbangga Sulteng. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Buruh Internasional Tahun 2025.
Rapat ini bertujuan untuk menyinergikan rencana pelaksanaan pelayanan KB di lingkungan kerja sebagai bagian dari implementasi Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemendukbangga/BKKBN dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara BKKBN dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
Dalam arahannya, Ketua Tim Kerja Akses Kualitas Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi, Liana Dewi Taufik, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilandasi oleh beberapa tujuan utama, yaitu: meningkatkan akses dan cakupan pelayanan KB di tempat kerja, memfasilitasi pelayanan kontrasepsi bagi para pekerja, menjaga keberlangsungan penggunaan alat dan metode kontrasepsi pada pekerja, serta memperkuat kemitraan antara Kemendukbangga dengan perusahaan dan tempat kerja.
Secara teknis, Penata KKB Ahli Madya dr. Rosalia Stefiani Palinggi, M.K.M., memaparkan bahwa pelaksanaan pelayanan KB di tempat kerja akan dilaksanakan secara serentak selama tiga hari, yaitu pada tanggal 28–30 April 2025, dan disesuaikan dengan jam operasional masing-masing fasyankes mitra, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 waktu setempat.
Adapun jenis layanan yang akan diberikan meliputi: pelayanan KB ulangan, pelayanan KB ganti cara, pelayanan KB baru, termasuk pelayanan KB pasca persalinan.
Lebih lanjut, dr. Oca sapaan akrab dr. Rosalia juga menyampaikan bahwa target pelayanan KB untuk Sulawesi Tengah pada momentum Hari Buruh ini ditetapkan sebanyak 850 akseptor, dengan komposisi 50% peserta Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan 50% Non MKJP.
Melalui kegiatan ini, Kemendukbangga berharap dapat menjangkau lebih banyak kelompok pekerja dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga serta mendukung pembangunan keluarga yang berkualitas.
