WAGUB SULTENG INGIN SEGERA ADA TEMU STUNTING
Sulawesi Tengah – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Renny A. Lamadjido,Sp.PK., M.Kes mendorong agar pertemuan khusus membahas percepatan penanganan stunting segera dilaksanakan. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah, di ruang kerjanya pada Rabu (12/3/2025).
Dalam pertemuan yang direncanakan, akan diundang Kepala Daerah, Kepala OPD, mitra kerja terkait, serta akademisi untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah ditempuh dalam percepatan penurunan stunting. Wagub menekankan pentingnya menghadirkan narasumber yang kompeten dan menyampaikan materi secara efektif.
“Undang universitas dan narasumbernya harus langsung ke inti persoalan. Tidak perlu sampai 20 slide, saya cukup 4-5 slide saja,” ujar Wagub menekankan.
Selain itu, Wakil Gubernur juga mengusulkan pemanfaatan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang sudah ada dari Kementerian Kesehatan sebagai alat pemantauan yang lebih strategis dalam mendukung program Genting. Ia berharap sistem ini dapat diperluas cakupannya agar benar-benar dapat menjadi acuan dalam kebijakan daerah.
“Saya sudah lihat di Surabaya dan Balikpapan, rata-rata mereka punya aplikasi sendiri. Sebenarnya kita bisa saja pakai e-PPGBM, tapi sayangnya cakupannya masih terbatas,” ungkap Renny, mantan Wakil Wali Kota Palu periode 2021-2024.
Lebih lanjut, ia memberikan apresiasi terhadap berbagai program penanganan stunting yang telah dijalankan oleh Kemendukbangga/BKKBN, termasuk program "Genting". Namun, ia juga menyoroti tantangan di lapangan, di mana masyarakat belum sepenuhnya menerima bantuan makanan yang diberikan.
“Program BKKBN ini sebenarnya sangat baik. Tapi di lapangan, masyarakat tidak mengambil makanan yang diberikan. Saya sempat tanya langsung ke warga, kenapa tidak diambil, mereka bilang ‘be cuma ini, napa muni (kenapa juga) itu’,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah, Tenny C. Soriton, melaporkan program yang berjalan saat ini, diantaranya kerja sama Kemendukbangga/BKKBN dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Saya sudah bertemu langsung dengan petugas BGN di Nunu, dan Pak Menteri (Wihaji) juga telah bekerja sama dengan BGN untuk memastikan pemberian makanan bergizi sebesar 10% kepada ibu hamil,” ungkapnya.
Selain itu, disampaikan pula realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik KB untuk Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, serta alokasi DAK KB tahun 2025 yang tetap tersedia tanpa adanya efisiensi anggaran.
Tenny berharap pemerintah provinsi dapat mendorong kabupaten/kota agar lebih mengoptimalkan pemanfaatan DAK KB yang telah dialokasikan.
“Kami berharap Pemprov dapat menggerakkan pemerintah daerah untuk lebih memaksimalkan penggunaan DAK KB ini agar manfaatnya benar-benar terasa,” tambahnya. Lanyolla
