25 Nakes Pelatihan, 49 Akseptor Terlayani di Palu

Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB) membutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten serta dukungan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang terkelola dengan baik. Hal ini menjadi bagian dari pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Kesehatan yang berlangsung di Puskesmas Sangurara, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Sulawesi Tengah tersebut mendapat dukungan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah melalui penyediaan Alokon di fasilitas kesehatan.

Sebanyak 25 tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter umum dan bidan mengikuti kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas, aman, dan sesuai standar.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan semakin terampil dalam memberikan konseling kontrasepsi, membantu masyarakat memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan, serta memberikan pelayanan berbagai metode kontrasepsi, termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Penguatan pelayanan KB pascapersalinan, pencegahan infeksi, serta penanganan efek samping dan komplikasi juga menjadi perhatian dalam peningkatan mutu pelayanan.

Dari pelayanan yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan tersebut, sebanyak 49 akseptor mendapatkan pelayanan kontrasepsi, dengan rincian 20 akseptor menggunakan Intrauterine Device (IUD) dan 29 akseptor menggunakan implan. Pelayanan ini menjadi wujud upaya memperluas akses masyarakat terhadap metode kontrasepsi yang efektif, sekaligus mendukung perencanaan kehamilan yang sehat.

Pelayanan KB yang berkualitas merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Dengan memperoleh informasi yang lengkap dan pelayanan sesuai standar, perempuan dan pasangan dapat menentukan pilihan kontrasepsi secara tepat, mengatur jarak kehamilan, serta mengurangi risiko kehamilan yang berisiko bagi kesehatan ibu.

Selain mendukung pelaksanaan pelatihan, Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah juga melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) tata kelola Alokon di Puskesmas Sangurara.

Dalam kegiatan tersebut, tim berkoordinasi secara langsung dengan penanggung jawab bidang KB di puskesmas. Pertemuan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk menyampaikan kesediaan pengelola KB dalam mengisi kuesioner terkait aspek tata kelola dan kebijakan pengelolaan Alokon di fasilitas kesehatan.

Aspek yang menjadi perhatian meliputi kebijakan, regulasi, standar dan tata kelola untuk menjamin akuntabilitas serta keberlanjutan program; perkiraan kebutuhan Alokon atau kuantifikasi; penyediaan Alokon; penyimpanan; distribusi; serta manajemen stok.

Melalui kegiatan monev ini, diharapkan diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengelolaan Alokon di fasilitas kesehatan, termasuk aspek yang perlu diperkuat untuk menunjang kelancaran pelayanan KB. Tata kelola logistik kontrasepsi yang baik merupakan faktor penting dalam menjaga ketersediaan Alokon sesuai kebutuhan dan mendukung kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.

Sinergi antara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, IBI Provinsi Sulawesi Tengah, dan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah menjadi wujud kolaborasi dalam memperkuat pelayanan KB dari sisi kompetensi tenaga kesehatan maupun pengelolaan logistik kontrasepsi.

Melalui upaya tersebut, diharapkan pelayanan KB semakin mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung peningkatan kesehatan ibu dan keluarga serta berkontribusi terhadap percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Sulawesi Tengah. - AN

Penulis: Annidhama
Editor: Sakkirang
Foto: Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulteng
Tanggal Rilis: 46324
Waktu: Pk. Rabu, 28 Oktober 2026 WITA

PPID Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah
ppidkemendukbanggasulteng@gmail.com
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 37
Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111
Instagram: kemendukbangga.bkkbnsulteng
Facebook: BKKBNSulteng
Twitter/X: @kemendukbangga.bkkbnsulteng
TikTok: kemendukbanggasulteng
YouTube: kemendukbangga.bkkbnsulteng
www.sulteng.kemendukbangga.go.id

Tentang Kemendukbangga/BKKBN

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Berlandaskan juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).