BKKBN Harapkan Ada Sekolah Lansia di Setiap Kecamatan

Sigi – Tim Kerja 3 Pembangunan Keluarga Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pendampingan kualitas program pembangunan keluarga di Kabupaten Sigi, Senin (26/10). Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Gumbasa dan Kecamatan Dolo, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Sigi. Kegiatan bertujuan untuk memantau pelaksanaan program pembangunan keluarga, mengevaluasi capaian pelaporan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta mendorong tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendampingan keluarga.

Ketua Tim Kerja 3 Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Rosalia Stefani Palinggi, M.K.M., menyampaikan bahwa program pembangunan keluarga, seperti Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Sekolah Lansia, dan program GATI, perlu terus didorong agar dapat terbentuk dan berjalan di setiap kecamatan, termasuk Kecamatan Gumbasa. “Pak Kepala Perwakilan berharap Sekolah Lansia dapat terbentuk di setiap kecamatan. Untuk itu, kami berharap Koordinator PKB Kecamatan Gumbasa dapat mengusulkan pembentukan Sekolah Lansia di wilayahnya. Harapannya, ke depan Kecamatan Gumbasa sudah memiliki setidaknya satu Sekolah Lansia yang dapat menjadi wadah bagi para lansia untuk tetap aktif, belajar, dan meningkatkan kualitas hidup,” ujarnya.

Selain itu, dalam hasil monitoring di Kecamatan Gumbasa, masih terdapat tantangan dalam peningkatan kapasitas kader. Berdasarkan data pelaporan, sebanyak 29 kader Bina Keluarga Balita (BKB) di Kecamatan Gumbasa belum tercatat mengikuti pelatihan BKB, pencatatan dan pelaporan, maupun Kelas Orang Tua Hebat. Kondisi ini menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan OPD KB Kabupaten Sigi dan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurut Rosalia, peningkatan kapasitas kader menjadi salah satu prioritas karena kader merupakan ujung tombak dalam mendampingi keluarga. “Kader merupakan orang yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga penting bagi mereka untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, terutama dalam mendampingi keluarga terkait pengasuhan anak. Penyuluh KB dapat memfasilitasi kader untuk mengikuti Kelas Orang Tua Hebat (Kerabat). Mengingat saat ini anggaran untuk pelatihan masih terbatas, kami berharap upaya ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kapasitas kader,” jelasnya.

Dalam aspek promosi pengasuhan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), capaian Kecamatan Dolo masih perlu ditingkatkan. Dari target 976 keluarga pada Triwulan III, baru 612 keluarga yang tercatat mendapatkan promosi pengasuhan 1.000 HPK atau sekitar 62 persen.

Monitoring turut dilakukan terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang KB non fisik di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Sigi, khususnya pada menu Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di tingkat desa/kelurahan. Tim mendorong akselerasi sub menu dukungan operasional pelaksanaan poktan melalui pelaksanaan penyuluhan maupun pencatatan dan pelaporan di 177 desa yang ada sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
Rangkaian pendampingan ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program pembangunan keluarga di Kabupaten Sigi, meningkatkan kapasitas kader, serta memastikan pelayanan kepada keluarga semakin berkualitas dan berkelanjutan. D.A.P

Penulis: Diah Amalia Pratiwi
Editor: Budiman Jaya
Foto: Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulteng
Tanggal Rilis: 46323
Waktu: Pk. Senin, 26 Oktober 2026 WITA

PPID Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah
ppidkemendukbanggasulteng@gmail.com
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 37
Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111
Instagram: kemendukbangga.bkkbnsulteng
Facebook: BKKBNSulteng
Twitter/X: @kemendukbangga.bkkbnsulteng
TikTok: kemendukbanggasulteng
YouTube: kemendukbangga.bkkbnsulteng
www.sulteng.kemendukbangga.go.id

Tentang Kemendukbangga/BKKBN

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Berlandaskan juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).