Bkkbn Tekankan Percepatan Serapan Anggaran BOKB di Kabupaten

Palu
Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Pengendalian Anggaran dan Evaluasi Kinerja, Kamis (29/10/2026) sebagai upaya pengawasan pelaksanaan program serta memastikan optimalisasi realisasi anggaran menjelang akhir Tahun Anggaran 2026. Pada rapat evaluasi kali ini membahas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perkembangan realisasi Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB), serta langkah-langkah strategis penyelesaian anggaran pada akhir tahun.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Nuryamin, dalam arahannya menegaskan bahwa pengendalian menjelang akhir tahun tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus diikuti dengan pencapaian target kinerja seluruh program. Ia mengingatkan seluruh tim kerja agar memastikan tidak ada target maupun capaian kinerja yang terabaikan, baik pada kegiatan yang memiliki dukungan anggaran maupun yang tidak memiliki dukungan anggaran secara langsung.

Nuryamin juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi aktif dengan Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD KB) kabupaten/kota, khususnya dalam mengawal realisasi anggaran yang berada di pemerintah daerah.
“Komunikasi dan koordinasi dengan OPD KB di kabupaten/kota perlu terus dilakukan, khususnya terkait pemanfaatan dan realisasi anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini penting mengingat pelaksanaan DAK terus dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah pusat. BKKBN di tingkat provinsi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan serta mengawal realisasi anggaran tersebut. Sebab, capaian realisasi anggaran yang terpantau dengan baik turut memberikan daya ungkit terhadap keberhasilan pelaksanaan program.”

Pada sesi pemaparan Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan, Novayanti Prameta Sambali, menyampaikan bahwa realisasi anggaran APBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah hingga 27 Oktober 2026 telah mencapai sekitar 83,08 persen dari total pagu anggaran. Dengan sisa pagu yang masih dapat direalisasikan, seluruh tim kerja diminta untuk mengidentifikasi kegiatan yang belum terlaksana dan mempercepat penyelesaian administrasi maupun proses pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain realisasi anggaran APBN, perhatian khusus juga diberikan terhadap perkembangan penyerapan Dana BOKB di kabupaten/kota. Berdasarkan hasil pemantauan, realisasi dana BOKB secara keseluruhan masih berada pada kisaran 37 persen. Kondisi tersebut memerlukan perhatian serius, mengingat percepatan realisasi anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan dukungan pendanaan program pada tahun berikutnya.

Memasuki tahapan akhir tahun anggaran, rapat juga membahas sejumlah batas waktu penyelesaian administrasi keuangan, termasuk pengajuan dan pertanggungjawaban UP, penggunaan KKP, penyelesaian kontrak, serta pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).

Melalui penguatan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran sekaligus memastikan seluruh program Kemendukbangga/BKKBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan percepatan pembangunan keluarga di Sulawesi Tengah.
~ndh

Penulis: Indah Mahsunatul
Wardah
Editor: Sakkirang
Foto: Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulteng
Tanggal Rilis: 46328
Waktu: Pk. Kamis, 29 Oktober 2026 WITA

PPID Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah
ppidkemendukbanggasulteng@gmail.com
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 37
Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111
Instagram: kemendukbangga.bkkbnsulteng
Facebook: BKKBNSulteng
Twitter/X: @kemendukbangga.bkkbnsulteng
TikTok: kemendukbanggasulteng
YouTube: kemendukbangga.bkkbnsulteng
www.sulteng.kemendukbangga.go.id

Tentang Kemendukbangga/BKKBN

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Berlandaskan juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).