Capaian MORENA 42,17 Persen, BKKBN Sulteng Evaluasi DAK BOKB

Palu, 6 November 2026
Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana (KB) Triwulan III Tahun Anggaran 2026 secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, OPD KB, Tim Pengendali DAK tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dari 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau perkembangan realisasi anggaran dan capaian output pelaksanaan DAK Subbidang KB, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, serta merumuskan langkah percepatan pada sisa Tahun Anggaran 2026.

Dalam arahannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Nuryamin, menegaskan bahwa DAK Subbidang KB merupakan instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, khususnya dalam peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan.

Ia mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota agar memanfaatkan anggaran secara hati-hati, efektif, efisien, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, percepatan penyerapan anggaran pada akhir tahun harus tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan dan kesesuaian antara realisasi keuangan dengan capaian output.

Pada sesi pemaparan, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Irmawati, menyampaikan perkembangan realisasi DAK Subbidang KB berdasarkan penarikan data per 3 November 2026. Realisasi secara keseluruhan melalui aplikasi MORENA tercatat sebesar 42,17 persen, sementara berdasarkan aplikasi Satu Jagad mencapai 41,65 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyerapan anggaran masih perlu mendapat perhatian serius, terlebih waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 semakin terbatas.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan, Novayanti Prameta Sambali, memaparkan capaian realisasi anggaran DAK Subbidang KB secara lebih rinci berdasarkan menu dan sub-menu setiap kabupaten/kota. Paparan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan dan capaian realisasi di masing-masing wilayah. Forum ini sekaligus menjadi sarana koordinasi antara pengelola keuangan, bidang teknis, PKB, dan Tim Pengendali DAK dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah.

Sebagai tindak lanjut, pemantauan terhadap perkembangan realisasi DAK akan terus dilanjutkan, termasuk kemungkinan pelaksanaan pemantauan lanjutan pada awal Desember 2026 guna melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan dan memastikan target Tahun Anggaran 2026 dapat dicapai secara optimal.

Melalui kegiatan ini, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah berharap pelaksanaan DAK Subbidang KB Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih optimal, tertib administrasi, tepat sasaran, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian program Bangga Kencana di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Ch

Penulis: Chandra Dwi Putri
Sumayuning Tyas
Editor: Sakkirang
Foto: Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulteng
Tanggal Rilis: 46332
Waktu: Pk. Jumat, 6 November 2026 WITA

PPID Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah
ppidkemendukbanggasulteng@gmail.com
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 37
Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111
Instagram: kemendukbangga.bkkbnsulteng
Facebook: BKKBNSulteng
Twitter/X: @kemendukbangga.bkkbnsulteng
TikTok: kemendukbanggasulteng
YouTube: kemendukbangga.bkkbnsulteng
www.sulteng.kemendukbangga.go.id

Tentang Kemendukbangga/BKKBN

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Berlandaskan juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).