Responden Puas, Ombudsman Sarankan BKKBN Prioritas Kebutuhan Masyarakat

Palu — Pelayanan yang baik bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga keramahan, kejelasan informasi, dan keadilan bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dalam Forum Konsultasi Publik Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Program Bangga Kencana yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (27/10/2026).

Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Irmawati, saat membuka kegiatan menekankan bahwa peningkatan pelayanan harus dilakukan secara berkelanjutan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Antikorupsi, dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan melalui PILAR menjadi instrumen untuk menghimpun penilaian dan masukan masyarakat.

Dalam pemaparan hasil SKM, Ketua Tim Jajak pendapat (Jakpen) Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Budiman Jaya, menyampaikan bahwa survei daring melalui Google Form menjangkau 747 responden dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Hasilnya menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,384, dengan 99,5 persen responden menyatakan puas dan sangat puas terhadap pelayanan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.

“Meski hasilnya positif, evaluasi tetap diperlukan untuk mengidentifikasi aspek yang perlu dipertahankan dan diperbaiki. Hasil survei tetap harus ditindaklanjuti agar pelayanan semakin mudah, transparan, responsif, dan berkualitas, bukan sekadar menjadi angka capaian,” ujarnya.

Dalam materi Budaya Pelayanan Prima untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik , Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Susiati, menekankan pentingnya menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas. Pelayanan prima memerlukan standar yang jelas, petugas yang kompeten, informasi yang terbuka, serta pelayanan profesional dan tidak diskriminatif.

“Penerapan pelayanan prima juga dimulai dari hal sederhana, seperti menyapa dengan ramah, mendengarkan kebutuhan, dan memberikan respons sesuai prosedur. Forum Konsultasi Publik menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi serta rekomendasi perbaikan pelayanan,” tegasnya.

Melalui forum ini, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah mendorong tindak lanjut hasil survei dan masukan masyarakat melalui penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kompetensi petugas, serta evaluasi berkala. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan pelayanan Program Bangga Kencana yang semakin berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. - RR

Penulis: Moh. Rifki Rivaldi
Editor: Sakkirang, Budiman Jaya
Foto: Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulteng
Tanggal Rilis: 46323
Waktu: Pk. Selasa, 27 Oktober 2026 WITA

PPID Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah
ppidkemendukbanggasulteng@gmail.com
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 37
Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111
Instagram: kemendukbangga.bkkbnsulteng
Facebook: BKKBNSulteng
Twitter/X: @kemendukbangga.bkkbnsulteng
TikTok: kemendukbanggasulteng
YouTube: kemendukbangga.bkkbnsulteng
www.sulteng.kemendukbangga.go.id

Tentang Kemendukbangga/BKKBN

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Berlandaskan juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).