Poso - Data ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) di Puskesmas Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, ditemukan tidak sesuai dengan kondisi di gudang. Sistem mencatat stok alat kontrasepsi dalam rahim Intra Uterine Device (IUD) di puskesmas tersebut masih cukup hingga 26 bulan ke depan, padahal jumlah fisiknya sudah berkurang.
Temuan itu terungkap saat Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah, Nuryamin, mengecek gudang alokon saat listrik di Puskesmas Sulewana sedang padam, Senin (26/10/2026). Gudang tersebut dikelola satu pintu oleh bagian farmasi puskesmas. Nuryamin meminta petugas segera memperbaiki penginputan data agar sistem tidak membaca stok secara keliru.
Data yang tidak akurat berisiko menghambat distribusi. Jika sistem menganggap stok masih melimpah, puskesmas bisa terlambat mendapat pasokan, sementara akseptor KB membutuhkan layanan yang berkelanjutan.
Kunjungan itu juga dimanfaatkan bidan Puskesmas Sulewana, Wati, untuk menyampaikan persoalan layanan KB. Hingga kini, hanya dirinya yang terlatih memasang alat kontrasepsi jangka panjang. Akibatnya, pasien dari berbagai wilayah dirujuk ke puskesmas tersebut.
“Ini kan baru saya yang dilatih, jadi memang pasiennya semua di drop ke sini. Implan dan IUD memang ke sini,” ujar Wati.
Ia berharap bidan lain di wilayah itu juga mendapat pelatihan pemasangan KB. Wati juga mengeluhkan ketersediaan sarana. Menurut dia, bidan telah dilatih untuk layanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pascasalin, termasuk pemasangan IUD, tetapi peralatan penunjang belum disediakan.
“Kami sudah dilatih, tetapi alatnya belum disediakan,” katanya.
Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Sulteng, Liana Dewi Taufiq, mengatakan, perangkat untuk layanan tersebut berasal dari pusat. Pihaknya telah membagikannya ke daerah, tetapi jumlahnya terbatas.
Soal usulan pelatihan tambahan, Nuryamin menjelaskan bahwa pelatihan tenaga kesehatan kini bukan lagi ranah Kemendukbangga/BKKBN. Pelatihan tersebut berada di bawah Kementerian Kesehatan, dan pelaksanaannya dilakukan melalui Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)., Lannyolla
PPID Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah
ppidkemendukbanggasulteng@gmail.com
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 37
Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111
Instagram: kemendukbangga.bkkbnsulteng
Facebook: BKKBNSulteng
Twitter/X: @kemendukbangga.bkkbnsulteng
TikTok: kemendukbanggasulteng
YouTube: kemendukbangga.bkkbnsulteng
www.sulteng.kemendukbangga.go.id
Tentang Kemendukbangga/BKKBN
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
Berlandaskan juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
